Cibungbulang-Bogor, Lensa Expose.com
Pemerintahan Desa (Pemdes) Cimanggu Dua, kecamatan Cibungbulang kabupaten Bogor gelar Musyawarah Desa Khusus (MusDesus) dalam rangka validasi dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa dampak Covid-19 Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di aula kantor desa, Rabu (17/3/21).
Rapat MusDesus itu yang di hadiri oleh Perangkat Desa dan Kepala Desa, Ketua BPD, Pendamping Desa Tingkat Kecamatan, Kader, Tokoh Ulama dan para RT/RW setempat, serta undangan lainnya.
Abdul Latif menyampaikan, bawha dalam rangka validasi dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021, tentunya tahapan-tahapan itu harus dilalui oleh pemerintahan desa yang di inisiasi oleh BPD.
Berdasarkan kata Latif, hasil rapat dari MusDesus itu keluarlah kuota/KPM bantuan tersebut yang berjumlah 140 KPM. “Karena kan sekarang tidak ada persentase jadi sesuai dengan kondisi, dikarenakan banyak bantuan dari berbagai sumber, maka ditetapkanlah KPM itu berdasarkan hasil validasi dan ferivikasi dilapangan yang di inisiasi oleh Rt diwilayahnya masing-masing,” ucap Latif selaku Pendamping desa tingkat Kecamatan Cibungbulang.
Latif menuturkan, dalam rapat MusDesus tersebut membahas 3 poin utama yang salah satunya yakni, Validasi dan Penetapan Calon Penerima BLT, Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro dan Pendataan IPM.
“Poin pertama terkait penetapan calon penerima BLT-DD, karena itu harus dirapatkan. Poin kedua ppkm berskala mikro, bagaimanapun ini menjadi pr kita bersama untuk pemulihan perekonomian, karena kebijakan-kebijakan itu sudah tertuang dalam peraturan Menteri dan di tindak lanjuti Oleh peraturan Bupati Bogor No.12 tahun 2021.
Kemudian poin ketiga pendataan IPM Indeks Desa Membangun, yang salah satu indikatornya indeks tentang ekonomi, sosial dan ekologi atau lingkungan. Bagaimana itu bisa tertuang dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di wilayah cimanggu dua ini, dan disitu akan terekam nilainya apakah ada perkembangan atau tidak desa ini, yang awalnya maju apakah bisa ke mandiri,” jelasnya.
Ia juga berharap, adanya ppkm berskala mikro ini supaya ada peningkatan ekonomi secara nasional berbasis desa. “Maka ketika masyarakat yang mendapat bantuan tersebut harapan saya bukan untuk konsumtif tapi menjadi produktif,” harapnya. (Rdy)
