Para Kepsek dan Guru SD Korcabdik Kecamatan Cimanggu Sukabumi keluhkan Dana Bos yang Cairnya Tidak menentu
SUKABUMI,Lensaexpose.com – Dalam rangka pembahasan Arkas tahun 2023, para Kepala Sekolah dan Operator SD yang berada di wilayah Kecamatan Cimanggu melaksanakan rapat Koordinasi tentang penyesuaian pengeluaran melalui dana yang masuk Arkas di tiap – tiap sekolah dengan menghadirkan Operator dari Kecamatan. (7/9/23)
“Hal ini dilaksanakan bertujuan untuk mengimbangi antara pengeluaran kebutuhan sekolah dengan anggaran dana yang ada, baik untuk kebutuhan sekolah sarana dan prasarana maupun oprasional sekolah di setiap kegiatan,” ujar H. Kuswanda,S.Pd., selaku ketua K3S Kecamatan Cimanggu.
Hal ini sangat merepotkan Pihak Sekolah, karena sisi lain kita harus fokus kepada kegiatan belajar mengajar dan sisi lain kita juga repot dengan aturan pembahasan anggaran yang sangat melelahkan mas.
Kepada media ini menjelaskan, karena apa..? Untuk oprasional Sekolah dan kegiatan dilapangan yang harus full dilaksanakan, sedangkan anggaran yang ada minim tida sesuai dengan kebutuhan, drastis untuk menutupi kebutuhan itu semua.
Pihak sekolah melalui Kepala Sekolah dan Guru harus bontang – banting mencari dana talangan sebelum dana BOS itu cair sesuai Arkas yang memberikan ril nya pelaporan anggaran.
Sedangkan para operator itu sendiri adalah guru yang ditetapkan sebagai tenaga pengajar, maka pihak sekolahpun kewalahan harus mencari dan melatih orang yang ahli di bidang operator. Sedangkan untuk kesejahteraan operatornya pun tidak ada, melainkan mereka guru yang diperbantukan menjadi operator oleh pihak sekolah.
Padahal kalau untuk ke nyamanan dan kelancaran seharusnya pemerintah itu menyiapkan operator khusus di tiap – tiap Sekolah yang berfungsi sebagai pelayan administrasi ke uangan bukan guru disekolah yang notabenenya sebagai guru pengajar.
Apalagi mereka itu adalah seorang honorer maka kami pihak sekolah sangatlah kewalahan, dalam memberikan laporan ke uangan terkait dengan laporan Arkas yang diberikan.
“Kalau seperti ini terus, perjalannya menurut kami lebih baik dana BOS itu dihilangkan saja diganti dengan anggaran oprasional sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah,” ungkapnya.
Karena menurutnya, BOS itu ribet dan bisa menghambat kepada proses kegiatan belajar mengajar.
“Karena KS dan gurunya sibuk membahas pelaporan dana BOS yang aturannya semakin ribet. Terkecuali sekolah mempunyai pekerja khusus bagian Tata Usaha (TU), jadi tidak mengganggu kegiatan Kepsek dan guru yang lainnya,” ujarnya.
Lain halnya dengan Suhenda,S.Pd. selaku Kepala SDN 2 Cimanggu sekaligus sebagai Ketua PGRI Kec. Cimanggu yang dirinya juga sangat menyangkan dan mengeluh dengan adanya aturan pemerintah yang ada seperti sekarang ini.
“sangatlah merepotkan bagi pihak sekolah, terutama kami yang ada di daerah, karena keterbatasan tenaga kerja guru, dan pasilitas nya yang belum lengkap. Artinya dari 12 SD yang ada di Kec. Cimanggu itu kursi kepala Sekolah banyak yang kosong, karena kepala sekolah yang ada sebelumnya sudah pensiun dan saat ini belum ada yang ngisi sehingga banyak Kepsek yang merangkap jabatan nya di 2 Sekolah.
Maka kalau bisa mekanismenya di ubah supaya simple dan mudah agar tidak mengganggu kepada kegiatan belajar mengajar disekolah,” jelas Suhenda.(Very Ub)
