Bandung Barat | Lensa Expose.com
Di tengah tantangan zaman dan dinamika pembangunan, pendidikan tetap menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Di Kabupaten Bandung Barat (KBB), berbagai langkah strategis terus diupayakan guna menciptakan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak.
Sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan pendidikan di daerah ini, Barisan Ormas, OKP, LSM, dan Mahasiswa (BOOMS) kembali mengambil peran melalui inisiatif bertajuk “BOOMS PEDULI”. Dalam agenda tersebut, mereka menggelar Focus Discussion Group (FDG) bertema “Quo Vadis Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat: Antara Harapan dan Kenyataan”, yang berlangsung di Meeting Room Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KBB.
Kegiatan ini menjadi forum refleksi dan evaluasi terhadap kondisi pendidikan di Bandung Barat, dengan menghadirkan narasumber kunci yakni Kepala Dinas Pendidikan KBB, Asep Dendih, serta Sekretaris Dinas Pendidikan, Rustiyana, ST., MT., M.Pd., M.A.P.
Dalam paparannya, Rustiyana menyampaikan bahwa Pemkab Bandung Barat tengah fokus pada peningkatan dua indikator utama sektor pendidikan, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
“Data terbaru mencatat bahwa HLS di Bandung Barat mencapai 12 tahun pada 2024, setara hingga kelas 3 SMA. Ini pencapaian yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek anggaran, namun juga faktor sosial dan kultural di masyarakat. Meski pendidikan hingga SMP telah digratiskan melalui dana BOS, keberhasilan program tetap memerlukan dukungan budaya dan lingkungan sosial yang kondusif.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan KBB, Asep Dendih, menyoroti pentingnya pembenahan data pendidikan sebagai pondasi kebijakan. “Masih banyak warga yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi datanya tidak diperbarui di Kartu Keluarga, sehingga menghambat penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk itu, Dinas Pendidikan berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perbaikan Data Pendidikan yang akan bekerja sama hingga tingkat RT/RW dan desa guna memperbarui data ke Badan Pusat Statistik (BPS).
Di sisi lain, Pemkab juga memberi perhatian pada pendidikan kesetaraan bagi masyarakat usia 25 tahun ke atas melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta terus mendorong kesinambungan pendidikan jenjang SMA meski itu menjadi kewenangan provinsi.
Terkait penguatan tenaga pendidik, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun untuk mendukung 6.000 guru honorer, meski bantuan per orang masih terbatas.
“Nilainya memang belum besar, hanya sekitar Rp120.000 per bulan, tapi ini penting sebagai syarat guru honorer untuk ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG),” terang Asep.
Forum ini menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dalam membenahi pendidikan. “Kami ingin pendidikan di Bandung Barat tidak hanya sekadar angka, tapi betul-betul menjadi jalan perubahan sosial,” ujar salah satu perwakilan BOOMS.
Dengan refleksi mendalam melalui forum “BOOMS PEDULI” ini, diharapkan arah pendidikan di Kabupaten Bandung Barat dapat terus bergerak menuju kualitas yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh masyarakat. (Tina)
