Bogor | Lensa Expose.com
Lebih dari 40 media yang beroperasi di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor secara resmi mendeklarasikan pembentukan Bogor Media Siber Network (BMSN) dalam forum bertajuk “Peran Media Siber dalam Mendukung Pembangunan Daerah” yang digelar di Hotel Lorin, Sentul, Kabupaten Bogor, Sabtu (13/9/2025). Deklarasi ini menjadi momentum strategis bagi ekosistem media lokal untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan fungsi sosial kontrol, meningkatkan kualitas informasi, serta mengatasi permasalahan penyebaran hoaks yang kian meresahkan masyarakat.
Pembentukan BMSN merupakan langkah konkret dalam membangun ekosistem media digital yang profesional dan berintegritas di tingkat lokal, sebagai respons atas dinamika informasi yang semakin kompleks di era digital. Inisiatif ini diprakarsai oleh dua tokoh media terkemuka di Bogor, yakni pembina M.Nuropik dan Ketua BMSN, Sofwan Ali, yang berkomitmen menjadikan jaringan ini sebagai platform kolaborasi yang kuat dalam memajukan media siber lokal.
Dalam sambutannya, Sopuan Ali menegaskan bahwa BMSN berkomitmen menjadi garda terdepan dalam membangun opini publik yang berbasis data valid, serta menjadi pelopor dalam upaya menangkal hoaks demi menjaga kondusivitas sosial dan politik di wilayah Bogor. “Kita harus bersinergi agar media lokal tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga agen perubahan yang mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Acara deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor KH. Achmad Yaudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Rudiyana, Wakil Ketua PWI Jawa Barat Danang Donoroso, praktisi media senior Mochammad Yusup SH, serta perwakilan Diskominfo Kabupaten Bogor Agus Amin dan Tedi Supiadi.
Sebagai narasumber utama, Mochammad Yusup memberikan paparan mendalam mengenai urgensi penegakan kode etik jurnalistik dan pentingnya profesionalisme media lokal sebagai pondasi utama dalam menjalankan fungsi sosial kontrol dan penyebaran informasi yang kredibel. Yusup menegaskan bahwa media tidak hanya sekadar menyajikan berita, tetapi harus berkomitmen pada standar etika dan administratif yang ketat agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Penegakan kode etik jurnalistik bukan sekadar norma formal, melainkan sebuah kewajiban mutlak yang harus dipegang teguh oleh setiap insan pers demi menjaga kredibilitas dan integritas profesi. Tanpa disiplin etika yang kuat, media akan kehilangan legitimasi sebagai pilar demokrasi,” kata Yusup.
“Selain itu, media harus secara konsisten memenuhi persyaratan administratif seperti pelaporan pajak, perizinan operasional, serta akreditasi resmi. Ini adalah manifestasi dari profesionalisme yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat posisi media dalam ekosistem demokrasi. Profesionalisme inilah yang membedakan media berkualitas dengan sekadar penyebar informasi tanpa filter.”
“Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap media lokal masih sangat minim. Hal ini menjadi hambatan besar bagi media dalam menjalankan peran sosial kontrol dan menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang. Tanpa sinergi dan dukungan yang nyata dari pemerintah, peran media sebagai pilar demokrasi dan agen pembangunan daerah akan tergerus dan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan strategis yang mampu memperkuat posisi media lokal dalam dinamika pembangunan daerah.”
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rudiyana, dalam sambutannya menyampaikan kesiapan instansinya untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan media lokal, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Rudiyana menekankan pentingnya pemenuhan kelengkapan administrasi sebagai syarat mutlak agar kerja sama dan bantuan dapat berjalan efektif.
“Kami menyadari peran strategis media lokal dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membangun opini publik yang sehat. Meskipun kami menghadapi keterbatasan anggaran, kami berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan media siber lokal. Namun, hal ini harus dibarengi dengan pemenuhan standar administrasi yang ketat, seperti perizinan yang lengkap, pelaporan kegiatan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, dukungan kami tidak hanya berupa retorika, tetapi juga aksi nyata yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi media dan masyarakat,” ujar Rudiyana.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan media lokal akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya berharap BMSN dapat menjadi mitra strategis kami dalam mengawal proses pembangunan dan demokrasi yang sehat di Bogor.”
Deklarasi Bogor Media Siber Network ini sekaligus menjadi wadah bagi media lokal untuk saling berbagi pengalaman, sumber daya, serta meningkatkan kapasitas jurnalis agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan komitmen bersama, BMSN diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan media siber yang berbasis etika, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan demokrasi dan pembangunan di wilayah Bogor. (Muji)
