Miris, Money Politik Masih Jadi Catatan Hitam, Generasi Milenial KBB Angkat Suara
Bandung Barat,Lensaexpose.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB), praktik money politics masih menjadi catatan hitam. Lima inisiator dari Generasi Milenial angkat suara, mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih pemimpin.
Salah satu inisiator, Fikri Firmansyah, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.309.568, sekitar 412.000 pemilih adalah generasi milenial. Ini menjadikan generasi milenial sebagai segmentasi terbesar dalam Pilkada KBB.
“Artinya, harapan besar kami terhadap lima pasangan calon (paslon) ini adalah mereka mampu mewujudkan cita-cita pemekaran Bandung Barat,” ungkap Fikri di Cafe ATB, Bandung Barat, Senin (7/10/2024).
Fikri menegaskan bahwa dalam pemilihan ini, yang perlu ditekankan bukanlah soal popularitas, elektabilitas, atau status calon sebagai artis atau aktivis. Yang lebih penting, menurutnya, adalah mencerdaskan masyarakat, terutama dalam menghadapi budaya politik uang yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang masih fluktuatif di KBB.
“Saya, sebagai bagian dari generasi milenial, sangat berharap lima paslon ini bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam Pilkada 2024,” ujarnya.
Tantangan Politik Uang di Bandung Barat
Fikri juga menyoroti bahwa dalam 16 tahun sejak pemekaran, Bandung Barat telah melalui banyak dinamika. Menurutnya, Pilkada 2024 harus menjadi titik balik untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Sesuai dengan pemetaan Bawaslu, KBB menempati urutan keenam di Jawa Barat dalam hal kerawanan politik uang,” jelasnya.
Fikri menekankan bahwa masyarakat seolah-olah hanya “dibeli” untuk periode lima tahun. Visi dan misi para paslon, katanya, harus mampu mencerdaskan masyarakat, bukan sekadar membeli suara.
“Generasi milenial, yang mencapai sekitar 31% dari total pemilih, harus berperan dalam memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa kecerdasan bagi masyarakat,” katanya.
Solusi Melawan Politik Uang
Fikri menegaskan pentingnya menghapus praktik politik uang, karena hal tersebut akan menimbulkan masalah sosial di berbagai tingkatan pemilihan. Menurutnya, jika pemimpin terpilih melalui cara-cara tersebut, sulit diharapkan mereka dapat memimpin pemerintahan dengan baik.
Solusi yang diajukan oleh Fikri adalah memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi yang seharusnya didukung oleh pemerintah. Menurutnya, anggaran yang ada seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membentuk fasilitas keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi di Bandung Barat untuk mendukung UMKM, kelompok tani, dan komunitas usaha lainnya.
Fikri juga menyoroti bahwa hingga saat ini, potensi besar di 16 kecamatan dan 165 desa di KBB belum dimanfaatkan secara maksimal, karena BUMD yang ada belum berfungsi dengan baik.
“Mindset masyarakat tentang politik uang masih sulit dilepaskan, bahkan ada indikasi praktik ini akan semakin kuat menjelang Pilkada KBB 2024,” katanya.
Fikri mengakui bahwa praktik politik uang sudah terlihat sejak pemilihan kepala desa (Pilkades), pemilihan legislatif (Pileg), hingga pemilihan presiden (Pilpres). Untuk itu, ia dan para inisiator Generasi Milenial mengajak seluruh masyarakat untuk lebih cerdas dan objektif dalam memilih pemimpin.
“Pada akhirnya, dari lima paslon ini akan terlihat siapa yang benar-benar mencerdaskan masyarakat dan siapa yang hanya membeli suara,” tutupnya. (Tina)
