Sekda dalam RAKOR II FAGAR, “Nyatakan Kuota P3K 3330 Sudah di ACC Bupati”
Garut, Lensaexpose.com – Bertempat di Aula BJB Garut, belum lama ini telah di gelar Rapat Koordinasi antara DPP dan DPC FAGAR se-Kab. Garut dengan Pemkab. Garut yang di wakili oleh Sekda Nurdin Yana, Deni dari BKD serta Dadang Sudrajat juga Alit Suherman dari Anggota Komisi 1 DPRD Garut.
Dalam pernyataan resminya di hadapan para Pengurus DPP FAGAR juga para Ketua DPC FAGAR se-Kab. Garut, H. Nurdin Yana selaku Sekda Garut menyatakan bahwa permohonan kuota P3K sebanyak 3330 + 857 sudah di serahkan ke Menpan RB.
“Tinggal menunggu balasan saja, kita berdo’a semoga apa yang menjadi harapan dari para guru honorer di kabulkan oleh pusat,” Ungkapnya.
Selanjutnya di jelaskan Nurdin Yana, sehubungan dengan telah turunnya Peraturan Menpan RB No. 20 tahun 2022, maka setelah kami konfirmasi kepada Bupati Garut, sepakat beliau juga menerima/menyetujui usulan kuota 3330 untuk ASN P3K yang sudah lolos P1, P2 dan P3. Ada atau tidak anggarannya dari Pusat, Bupati telah siap untuk melaksanakan Peraturan Menpan RB tersebut bahkan usulan untuk penganggarannya sudah kami ajukan ke DPRD Garut.
“Jadi sekarang tinggal di bantu oleh Komisi 1 agar bisa di syahkan dalam RAPBD Garut.”. Imbuhnya penuh semangat yang disambut tepuk tangan meriah dari para peserta Rakor II DPP FAGAR Kab. Garut.
Sementara itu Adeng Sukmana, S.Ag, MM selaku Ketum DPP FAGAR mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta mendorong untuk penuntasan kuota P3K yang lolos PG, alhamdulilah sebanyak 3330 sudah di nyatakan oleh Sekda Garut akan menjadi prioritas pengangkatan ASN P3K, tinggal sekarang kita perbanyak berdo’a semoga dinas instansi terkait segera mengabulkannya. Imbuhnya penuh harap.
Lebih lanjut Adeng Sukmana mengutarakan hasil rakor kedua DPP FAGAR dengan Pemkab. Garut, meliputi :
1. Penuntasan passing grade P1,P2 dan P3, Alhamdulillah selesai dengan kuota 3330 di tahun 2022 dan penggajiannya di tahun 2023.
2. Kuota 857 dari BUP masih di perjuangkan dan di komunikasikan dengan kemenpan RB dan kemenkeu.
3. Untuk permasalahan pemberkasan menunggu surat edaran dari KEMENPAN RB secara nasional dan apabila ada pihak-pihak yang meminta atau mengintruksikan untuk hal ini dan itu, dimohon jangan diindahkan terlebih apabila meminta uang, jangan diikuti karena data 3330 sudah aman di BKD dan Kemenpan RB, jadi jangan khawatir untuk ter-delete,” Ujarnya tegas.
“Sedangkan untuk tenaga kependidikan, mari kita berjuang bersama-sama kepada Kemenpan RB untuk dimasukan formasi pada tahun 2023 sebagai implementasi dari keputusan Menpan RB Bahwa tahun 2023 bebas honorer,” ujarnya.
Hal yang sama dikuatkan lagi oleh Ma’mol selaku Waketum DPP FAGAR, dirinya ingin kuota yang 3330 di loloskan tanpa testing dan di tempatkan di sekolah tempat mengajarnya.
“Tapi kami juga tetap berharap agar kuota yang 857 bisa di Goolkan karena target dari DPP FAGAR adalah 8.801 yang harus jadi ASN P3K sesuai data guru honorer yang ada di Dapodik sehingga pada Nopember 2023 benar-benar sudah tidak ada lagi guru yang berstatus honorer,” pungkasnya. (AS)
