Jumat, November 22, 2024
Pemerintahan

Aset Terbengkalai & Randis Pemkab Lampura Tak Bertuan, “Desyadi Menghilang”

Lampung Utara -lensaexpose.com

Aset dan Kendaraan Dinas (Randis) Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) Terlihat terbengkalai dan tidak Bertuan, dari Gedung, Tanah dan Kendaraan Dinas Roda Empat juga Roda Dua banyak yang tidak jelas siapa yang berhak menggunakannya.

Nampaknya Pemkab Lampura tidak peduli dan terkesan cuek dengan Aset yang dimiliki saat ini. Padahal kalau dilihat Aset yang dimiliki Pemkab setempat bernilai Triliunan Rupiah. Belum lagi terkait permasalahan hak kepemilikan atas Tanah yang dimiliki Kabupaten berjuluk Ragem Tunas Lampung ini masih belum jelas atas Sertifikat kepemilikannya yang masih di proses Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Melihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2020, ditemukan banyak Aset Daerah yang menjadi Atensi BPK, (Dokumen LHP Terlampir -file), hal ini membuat Kurangnya kepercayaan masyarakat atas Kepemimpinan Kepala Daerah dan Kepala BPKAD Kabupaten Lampura. Terlebih LHP BPK atas ketidakwajaran laporan keuangan yang dikelola Badan Keuangan Kabupaten setempat.

Melihat dari hasil LHP BPK dan Ketidakpercayaan banyak masyarakat atas kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lampura, Reporter dan Jurnalis yang tergabung di Lembaga kewartawanan Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampura mencoba mempertanyakan dan meminta klarifikasi terhadap Kepala BPKAD sejak tanggal 18 April 2022 hingga saat ini Kepala BPKAD “Desyadi” tidak pernah ada di ruangannya dan Nomor Hand Phone miliknya di nomor 081xxxxxxxxx dalam kondisi tidak aktif.

“Bapak sedang dinas luar, tapi kalau tadi pagi masuk kok pak, terus keluar lagi.” Ujar Staf Bagian Kesekretariatan BPKAD Lampura.

“Tadi pagi ada kok, tapi terus keluar lagi. Saya nggak tau keluar kemana.” Ucap Anggota Sat-Pol PP yang bertugas di Kantor Tersebut.

Melihat hal ini, wajar saja banyak element masyarakat yang sudah mulai kurang percaya atas kinerja Pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Ditambah lagi banyak kasus-kasus terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di Bumi Ragem Tunas Lampung ini.(*)

Loading