Kuala Tungkal | Lensa Expose.com
Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., secara virtual zoom meeting di ruang rapat Bupati, Selasa Pagi (02/09/2025).
Rakor Inflasi ini turut diikuti oleh Pasiter Kodim 0419/Tanjab, Sekretaris Daerah, perwakilan Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Barat, Bulog Cabang Kuala Tungkal, Asisiten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD terkait, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Kerjasama, dan Kepala Bagian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menekankan pentingnya stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebagai upaya menekan gejolak harga, khususnya beras. Bulog akan menyalurkan beras SPHP dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli – Desember 2025.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh kepala daerah proaktif menjalin kerja sama dengan cabang Bulog di daerahnya masing-masing untuk membantu penyaluran beras. Karena Bulog berperan sebagai stabilisator harga beras di daerah.
“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam upaya menstabilkan harga beras dan minyak goreng (merek Minyak Kita), terutama dengan momentum gerakan saat ini yang mendukung upaya ini di tengah situasi yang masih relatif hangat (fluktuatif/naik turun)”, tegasnya.
Sebelumnya, pada rakor yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan tindak lanjut terhadap arahan Presiden RI untuk membahas langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang. Kemendagri ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan baik dan juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat.
Tito Karnavian menekankan bahwa partisipasi aktif kepala daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan akan memperkuat otonomi daerah di sektor pangan, karena daerah akan memiliki kendali lebih besar dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, mengendalikan inflasi, dan menjaga biaya hidup masyarakat agar tetap terjangkau melalui program swasembada pangan.
“Semua kepala daerah bersama Forkopimda harus mampu mengendalikan situasi di dalam daerah nya masing-masing. Kendalikan daerahnya dan lakukan langkah-langkah proaktif, melaksanakan doa kedamaian bersama, dan menggencarkan program dan kegiatan yang pro-rakyat seperti gerakan pasar murah, pembagian bansos bekerjasama dengan Bulog yang dampaknya sangat baik untuk pengendalian inflasi”, tutupnya. (Sas)
