Bandung Barat | Lensa Expose.com
Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kabupaten Bandung Barat (KBB), kali ini menimpa puluhan siswa SMPN 1 Lembang. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi Golkar, Dadan Supardan, mendesak adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan program yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.
Menurut Dadan, meski tujuan program MBG sangat mulia, kelemahan dalam pengawasan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) menjadi faktor utama penyebab berulangnya kasus keracunan.
“Program MBG ini bagus untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, tapi harus dijalankan sesuai SOP. Kalau pengawasan di dapur penyedia longgar, risikonya fatal,” tegas Dadan kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).
Dadan juga mengungkap, DPRD telah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB terkait pembiayaan pengobatan para korban, baik di RSUD, puskesmas, klinik, maupun rumah sakit swasta. Namun hingga kini, belum ada kejelasan siapa yang menanggung biaya tersebut.
“Kami masih menunggu kejelasan, apakah BGN yang menanggung seluruh biaya, atau Pemkab Bandung Barat yang harus mengeluarkan dana. Kalau Pemkab yang menanggung, maka perlu revisi anggaran karena biayanya sudah mencapai sekitar Rp400 juta,” jelasnya.
Dadan menambahkan, setelah rentetan insiden keracunan sebelumnya di Cipongkor, Cihampelas, dan Cisarua, koordinasi antara Dinkes dan BGN mulai terjalin lebih intensif. Salah satunya terkait proses Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur penyedia MBG di wilayah KBB.
“Dinkes dan BGN sudah mulai koordinasi soal SLHS. Tapi sampai sekarang, semua dapur MBG masih dalam proses sertifikasi,” ujarnya.
Ia menilai, ke depan Pemkab perlu menyiapkan anggaran darurat atau tidak terduga untuk mengantisipasi hal-hal serupa. Selain itu, sistem pengawasan dan pelatihan bagi pengelola dapur MBG harus diperkuat.
“Kita tidak perlu mencari kambing hitam. Saya yakin penyedia makanan tidak punya niat buruk. Tapi harus ada pembenahan menyeluruh agar program ini benar-benar menyehatkan, bukan malah membahayakan siswa,” tandasnya.
Dadan berharap, baik BGN maupun Pemkab Bandung Barat segera menyelesaikan persoalan tagihan biaya pengobatan korban serta melakukan audit menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG.
“Evaluasi harus menyeluruh, karena niat awal program ini adalah memberikan gizi seimbang untuk anak-anak, bukan menimbulkan kekhawatiran baru,” pungkasnya. (Tina)
