Gelombang PHK Mengancam, HP2MT Audiensi Bersama Bupati KBB, Segera Selesaikan Masalah Perizinan Tambang
Bandung Barat | Lensa Expose.com
Kekhawatiran akan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran membayangi sektor industri dan pertambangan di wilayah Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Situasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Himpunan Pengusaha Pekerja dan Masyarakat Tambang (HP2MT) Cipatat–Padalarang, Taofik E. Sutaram, dalam pertemuan dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail pada Rabu (2/7/2025).
Dalam audiensi yang dihadiri oleh perwakilan pengusaha dan pekerja tambang, Taofik menegaskan pentingnya campur tangan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah perizinan tambang yang menyebabkan terhambatnya pasokan bahan baku ke berbagai sektor industri.
“Inti dari pertemuan hari ini adalah menyampaikan langsung kepada Bupati Bandung Barat mengenai kondisi riil di lapangan. Masalah ini juga telah kami bahas sebelumnya dalam rapat bersama Komisi III DPRD yang dihadiri oleh ribuan karyawan,” ungkap Taofik kepada wartawan.
Menurutnya, hambatan utama terletak pada keterlambatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Padahal, dari 14 perusahaan tambang yang disebut bermasalah, 13 di antaranya sudah mengantongi izin operasional produksi.
“Kalaupun ada kekurangan administratif, seharusnya bisa diselesaikan secara internal antara pengusaha, penambang, dan Dinas ESDM. Jangan sampai hal ini menjadi penghambat yang berdampak besar terhadap ribuan tenaga kerja,” tegasnya.
Kondisi ini berdampak langsung pada berhentinya suplai bahan baku tambang seperti gypsum—komoditas utama dari Citatah—ke sejumlah industri hilir. Akibatnya, sekitar 15 pabrik terpaksa menghentikan operasional, dan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian.
“Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya di Citatah, tapi juga ke berbagai sektor industri lain yang tergantung pada bahan dari sini, seperti cat, mortar, bata ringan, hingga industri peternakan dan migas,” tambah Taofik.
Respons pemerintah daerah dinilai positif. Menurut Taofik, Bupati Jeje Ritchie Ismail telah menyatakan komitmennya untuk menyampaikan persoalan ini langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), agar segera ditemukan solusi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jeje Ritchie hadir didampingi Wakil Bupati Asep Ismail, Sekretaris Daerah Ade Zakir, dan Camat Cipatat Sulaina Faisal.
Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Cipatat, Darya Sugangga. Ia menegaskan bahwa meski aktivitas tambang di desanya tidak sebesar di wilayah lain, dampaknya sangat dirasakan masyarakat.
“Terus terang, banyak warga kami menggantungkan hidup dari sektor ini. Baik sebagai penambang, tukang, maupun penyedia bahan. Ketika tambang berhenti, mereka langsung kehilangan pekerjaan,” kata Darya.
Ia juga mengingatkan bahwa tingkat pengangguran yang meningkat bisa memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kami khawatir jika ini tidak segera ditangani, bisa muncul gejolak sosial. Karena itu, kami sangat berharap Pak Bupati dan Wakil Bupati bisa menjembatani aspirasi ini ke tingkat provinsi,” ujarnya.
Darya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar. Ia memastikan bahwa pemerintah desa bersama pemangku kepentingan sedang berupaya memperjuangkan solusi terbaik demi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Bekerja tidak harus di tambang, tapi kalau memang memungkinkan, mohon pertimbangkan agar izin tambang bisa dibuka kembali. Kami sedang berjuang untuk masa depan bersama,” pungkasnya. (Tina)
