Buka Rapat Pleno, Ketua KPU Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman: Partisipasi Masyarakat Capai 82 Persen
BANDUNG BARAT,Lensaexpose.com –Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Bandung Barat (KBB) hari ini Kamis (29/24) dibuka secara resmi, Ripqi Ahmad Sulaeman, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa berdasarkan tahapan PKPU 5, Rekapitulasi ditingkat kabupaten terjadwal dari tanggal 17 Februari 2024 sampai 5 Maret.
Dari rentan waktu yang sudah ditentukan, KPU mengambil tanggal 29 Februari 2023, dan semoga bisa selesai ditanggal 1 Maret 2024.
“Kenapa mengambil ditanggal tersebut karena pleno ditingkat PPK sudah selesai, sehingga bisa mengambil tahapan selanjutnya rekapitulasi ditingkat Kabupaten,” jelas Ripqi di pembukaan rapat pleno di Kampoeng legok.
Intinya tahapan Rekapitulasi ditingkat PPK dan tingkat KPU diharapkan berjalan dengan lancar, walaupun ditingkat PPK yang diperkirakan selesai ditanggal 28, ternyata bisa selesai ditanggal 26 februari.
“Tenyata diluar perkiraan bisa selesai dengan cepat, perkiraan tanggal 28, malah sudah beres di tanggal 26 Februari,” ucapnya.
Partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS menurut Ripqi cukup bagus menginjak angka 82 persen, memang sedikit berkurang dibandingkan dengan pemilu 2019 yang mencapai 86 persen.
“Partisipasi masyarakat cukup bagus untuk pemilu ini, mencapai angka 86 persen, ya walaupun sedikit berkurang dibandingkan pemilu 2019 yang mencapai 86 persen,” jelasnya.
Saat dilakukan kajian tentang mengapa terjadinya penurunan sampai 4 persen dari pemilu 2019, karena di bulan Februari cuaca memang curah hujan sedang meningkat, terlebih di hari pencoblosan 14 Februari yang intensitas hujan dimulai dari pagi.
“Penurunan bisa di akibatkan karena kondisi cuaca yang memang hujan saat hari pencoblosan, jadi mungkin kendalanya itu,” ujarnya.
Terkait isu tentang pemotongan anggaran memang belum ada laporan yang dilakukan oleh PPS, dan semua berjalan dengan lancar semua honor tersalurkan dengan baik sesuai dengan ketentuan.
“Belum ada laporan terkait pemotongan anggaran untuk anggota TPS, semua honor disalurkan dengan baik,” ucapnya.
Gambaran evaluasi tentang seleksi calon anggota KPPS untuk Pilkada nanti, dengan banyaknya yang menyalahi aturan, dimulai dari usia yang melampaui batas.
“Akan tetapi memang perlu mitigasi dengan anggota KPPS yang nanti terdeteksi usia lebih dari 55 tahun akan lebih mempertimbangkan,” jelasnya.
Tahapannya tidak akan sama, karena Pemilu dan Pilkada kerena pilkada pemilihan nya ada dua jenis, untuk memilih Bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, jadi secara teknis kinerjanya sedikit ringan.
“Jumlah TPS nya juga akan jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu. Jadi anggota akan ada pengurangan, maka akan di petakan kembali.
Dan akan dilakukan rekrutmen ulang untuk anggota KPPS pilkada dan akan ada evaluasi tentang penetapan dan siapa yang akan kena evaluasi sesuai petunjuk teknis,” tandasnya. (Tina)
