RUMPIN,Lensaexpose.com – Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) melakukan aksi demo dengan long march dan foto bersama warga di lokasi proyek tender infrastruktur jalan yang mangkrak karena tidak selesai tepat waktu oleh penyedia jasa, tepatnya di ruas jalan Mekarsari – Lapan.
Aksi tersebut diikuti belasan kader HMR dan langsung menjadi perhatian warga sekitar, sehingga banyak warga yang di dominasi emak-emak ikut serta longmach di sepanjang jalan proyek.
Wildan, salah satu warga yang ikut serta dalam aksi tersebut mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung di HMR itu, merupakan bentuk dari kegusaran dan kekecewaan warga juga karena mangkraknya proyek pembangunan jalan di wilayah mereka.
“Ini sangat keren, sebenarnya warga juga sudah mengeluhkan tentang proyek jalan ini, karena tidak enak untuk dilewati dan sangat membahayakan keselamatan para pengguna kendaraan,” ucap Wildan, Jum’at (18 November 2022).
Sebagai warga masyarakat di Rumpin, lanjutnya, ia berharap setelah adanya aksi HMR ini bisa membuat pemerintah sadar untuk segera menyelesaikan giat proyek jalan dari dana uang rakyat ini.
“Supaya kami juga nyaman dan merasa aman. Karena proyek yang dikerjakan hanya separuh ini jelas merugikan kami sebagai masyarakat yang bayar pajak,” tandasnya.
Sementara Muhammad Ilham, kordinator lapangan aksi demo HMR mengatakan, aksi itu dilakukan agar Pemkab Bogor dan Dinas PUPR tidak tidur terlalu lama. Ia menegaskan, jangan karena lokasi kegiatan proyek jalan yang mangkrak ini jauh dari sorotan masyarakat, sehingga pemerintah merasa tenang – tenang saja.
“Aksi ini dilakukan bukan tanpa sebab, tapi karena kami sangat menyayangkan dengan mangkraknya proyek ini. Terlebih dengan kabar yang begitu membuat duka dimana APBD yang merupakan uang rakyat sebesar 4,9 Miliyar hilang begitu saja dan masyarakat tidak tahu menahu soal ini,” ujar pemuda yang akrab disapa kang Emil ini.
Ia juga menjelaskan, bahwa aksi dengan fhotoshoot yang menghadirkan maskot hantu tersebut menggambarkan, matinya pengawasan dari pihak DPRD Kabupaten Bogor terkait mangkraknya giat proyek tender pembangunan jalan tersebut.
Sedangkan Ibnu sakti Mubarok, Ketua Umum HMR menegaskan, seharusnya pihak kontraktor bertanggung jawab atas mangkraknya pembangunan jalan yang ada di wilayah desa Mekarsari tersebut.
“Kami juga meminta dengan tegas agar Dinas PUPR dan Pemkab Bogor serta DPRD Kabupaten Bogor tidak berdiam diri atas terjadinya pemangkrakan proyek pembangunan jalan yang bernilai 4,9 miiliar rupiah ini. Karena uang dari pajak rakyat tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya,” cetus Sakti. (Rdy)
