Pengendalian Inflasi Daerah Butuh Pendampingan Hukum
Belitung timur lensa expose. Com
Manggar,Beltim – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Forkopimda beserta Kepala Desa se-Belitung Timur (Beltim) mengikuti Rapat Koordinasi Pendampingan Hukum Terkait Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kejari Beltim), Selasa (08/11) di Aula Kejari Beltim.
Kepala Kejari Beltim Abdur Kadir mengungkapkan, dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat, Pemerintah menggunakan pengalihan subsidi BBM, menggulirkan beberapa program termasuk penambahan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga sampai ke daerah harus dikawal pelaksanaannya.
Bantuan Langsung Tunai 12,4 Triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Memberikan subsidi gaji/upah (BSU) sebesar 9,6 Triliun bagi 16 juta pekerja. Selain itu Pemerintah Daerah juga diminta untuk menggunakan 2% dana transfer umum (DTU) sebesar 2,17 Triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan nelayan. Ini harus di breakdown di Pemerintah Daerah seperti apa,” tuturnya.
Ia mengatakan, pendampingan pengendalian inflasi daerah sangat diperlukan sesuai surat Jaksa Agung no. B-159/A/SUJA/09/2022 pada 5 September 2022 tentang Pendampingan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Perlu dilakukan pendampingan untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah,” jelas Kadir sapaan akrabnya.
Ditambahkan kadir, pihaknya telah membentuk tim pendampingan hukum (Legal Asistance) melalui bidang perdata dan TUN dengan mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 guna akselerasi penggunaan BTT dalam rangka pengendalian inflasi mulai perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
Tim pendampingan hukum yang kami bentuk ini agar kiranya dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan Kepala Desa supaya kita sama-sama mengatasi inflasi daerah yang output-nya nanti adalah kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Beltim Burhanudin menghimbau Kepala Desa untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya inflasi agar bisa mencegah dan menekan laju inflasi tersebut di Kabupaten Belitung timur.
Hal-hal kecil dari inflasi yang bisa kita tanggulangi adalah bagaimana kita menekan angka itu. Kita terus berusaha melakukan itu, seperti contohnya besok Camat Manggar akan melakukan penanaman cabe bersama kelompok PKK,” ujar Aan.
Dirinya menghimbau para Kades di Kabupaten Beltim bisa melakukan hal serupa dengan menggerakkan Kader PKK untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam cabe dan komoditas sayur-sayuran yang lainnya demi menjaga stok komoditas agar selalu tersedia dan harganya tidak melambung tinggi di pasar.
Mari para Kepala Desa manfaatkan potensi desanya gerakkan ibu-ibu PKK untuk melakukan penanaman tanaman yang bisa menghasilkan uang dan bisa menghemat ekonomi keluarga. Mari bergandengan tangan untuk menanggulangi masalah inflasi. (Tomy)
