Banjar | Lensaexpose.com
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar dorong Pemerintah Kota Banjar bentuk Satgas Pengawasan BBM bersubsidi.
Ketua DPC GMNI Kota Banjar melalui Wakil Ketua Bidang Organisasi, Firosul Haq menuturkan bahwa Satgas khusus tersebut sangatlah penting agar pengawasan pendistribusian BBM yang saat ini mengalami lonjakan harga agar tepat sasaran.
Menurutnya dorongan pembentukan satgas gabungan yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan negeri ini, dinilai sangat tepat.
“Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, seperti penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum tak bertanggung jawab,” ungkap Firosul.
Satgas tersebut nantinya bertugas melakukan monitoring terhadap distribusi, serta menghitung kecukupan BBM untuk selanjutnya diramu menjadi sebuah kebijakan.
Meski pengawasan ada di BPH Migas, namun pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan BBM.
Selain itu segala potensi yang menjadi efek domino lonjakan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat saat ini harus segera dipetakan dan dirumuskan, agar tidak ada gejolak dan permasalahan sosial di masyarakat.
“Kenaikan BBM bersubsidi ini secara langsung akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Secara otomatis juga bakal berpengaruh pada inflasi. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan melonjak. Tentu hal itu mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat,’’ jelasnya.
Pihaknya menilai bahwa lonjakan harga diperkirakan tidak berhenti pada BBM subsidi, tapi akan merambat ke berbagai jenis energi lainnya seperti elpiji 3 kg, kenaikan tarif listrik dan lainnya.
Di sisi lain juga pengampu kebijakan harus mempertimbangkan Indonesia saat ini khususnya Kota Banjar tengah mendekati tahun politik, sehingga ada banyak risiko yang tentunya harus dikaji lebih dalam oleh Pemerintah Daerah dan stack holder terkait kenaikan BBM bersubsidi.
“Yang terburuk adalah risiko gejolak politik, dan berdampak terhadap seluruh pencapaian ekonomi Kota Banjar saat ini. Konteks nya mendekati tahun politik, 2023-2024 dan itu sangat riskan. Ditambah kenaikan harga BBM akan memukul masyarakat kelas menengah dan bawah sekaligus. Bansos tidak bisa meng-cover semua lapisan yang terdampak. Akibatnya bisa menciptakan social unrest,” tegasnya.
Firosul juga menambahkan bahwa DPC GMNI Kota Banjar akan terus intens berkomunikasi dengan semua pemangku kebijakan khususnya di Kota Banjar guna meminimalisir segala kemungkinan buruk yang akan terjadi usai ditetapkannya kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah.
“Kemarin kita sudah temui Kapolres Banjar dan berdiskusi terkait efek domino dari kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap Harkamtibmas di Kota Banjar. Kedepan, DPC GMNI Kota Banjar juga akan menemui Walikota, DPRD dan semua pemangku kebijakan guna membahas formula terbaik pemerintah Kota Banjar dalam menyikapi kenaikan Harga BBM bersubsidi ini,” Pungkasnya. (Omay)
