Plt Walikota Tanjungbalai Menyampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Tanjungbalai

Tanjungbalai |Lensa Expose.com

Plt Wali Kota Tanjungbalai, Waris Thalib menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi DPRD Tanjungbalai tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Kamis (23/9/21) siang, di Ruang Sidang Aula Rapat Kantor DPRD Tanjungbalai.

Sebelumnya masing-masing fraksi telah lebih dulu menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD-P Kota Tanjungbalai TA 2021 ini. Rata-rata masing-masing dari 5 Fraksi mempertanyakan, menyarankan, memberi masukan, terkait peningkatan PAD Kota Tanjungbalai kedepan.

Menjawab pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Golkar Said Budi Syafril, ;

“Pertanyaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang belum terlaksana yaitu pembangunan Puskesmas Teluk Nibung. Bahwa Pemkot telah melaksanakan proses pelelangan sebagai tahapan awal dalam pelaksanaan dana dak ini.

Namun didalam pelaksanaannya terjadi kegagalan tender. Sehingga dana tersebut tidak bisa dikucurkan dipergunakan. Hal ini kami telah berupaya untuk berkoordinasi kepada pemerintah pusat. Kiranya kegiatan dimaksud dapat diberikan tenggang waktu untuk memperpanjang proses agar tetap dapat dipergunakan.

Mengenai status tanah lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, bahwa status kepemilikan tanah tersebut adalah inventaris pemerintah kota Tanjungbalai. Berdasarkan sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Tanjungbalai.

Tentang aset-aset pemerintah kota, dapat kami jelaskan bahwasanya berdasarkan NHP BPK RI perwakilan Sumatera Utara yang merekomendasikan untuk dilakukan inventarisasi ke seluruh aset tetap milik pemerintah kota Tanjungbalai yang bertujuan untuk menertibkan penatausahaan aset tetap secara menyeluruh. Hal ini sedang ditindak lanjuti oleh pihak BPKPAD Kota Tanjungbalai Bidang Aset agar penatausahaan aset milik pemerintah kota Tanjungbalai bisa tertib secara administrasi.

Permasalahan pendapatan daerah ini akan menjadi tugas kami dalam memacu pendapatan asli daerah atau PAD yang kita harapkan. Dalam hal ini pemerintah kota Tanjungbalai berupaya menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di kota Tanjungbalai dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang butuh bantuan di kota Tanjungbalai yang kita cintai ini,” sebut Waris.

Sementara terhadap pandangan umum Fraksi Partai PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Eriston Sihaloho, dijelaskannya bahwa, ;

“Masukan dalam pembentukan dinas pendapatan daerah kota Tanjungbalai. Bahwa untuk hal ini perlu dilakukan kajian secara mendalam. Karena dahulu ini sudah pernah terjadi. Karena evaluasi dan bahan pertimbangan maka ada perampingan sehingga pendapatan daerah tergabung di BPKPAD.

Kalau memang hasil evaluasi ini perlu untuk membuat BPKPAD terpisah agar lebih maksimal, ini nanti akan jadi pegangan bahan kajian kami untuk diusulkan sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah di kota Tanjungbalai.

Dimana target yang dibebankan kepada OPD yang tidak mencapai target realisasi PAD minimal 50 persen sampai bulan September bulan ini. Kiranya akan kami evaluasi, demi tercapainya peningkatan capaian dari pendapatan asli daerah.

Kemudian tentang penertiban kendaraan roda 6 yang melintas dijalur keluar masuk dalam kota serta retribusi galian C yang masih kurang peningkatannya dari tahun ke tahun. Pemerintah Tanjungbalai akan berkoordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian tentang menyoroti kinerja kepala lingkungan yang tidak bekerja maksimal atau sampai kepada kelurahan dan kecamatan akan menjadi bahan evaluasi kami kembali. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Kepala lingkungan, yang tahun ini akan berakhir dibulan Desember mendatang. Apa yang menjadi masukan dan sumbang saran, kami akan melakukan rapat koordinasi pembentukan tim sekaligus jika memang mampu secara efektif dan efisien, Perwa yang lalu akan kami rubah.

Tentang semakin banyaknya yang kita lihat pedagang kaki lima, yang berjualan di trotoar badan jalan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Tanjungbalai. Dan akan terus ditertibkan, hingga wajah kota Tanjungbalai ini lebih indah dan berseri.

Tentang rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan kota Tanjungbalai. Bahwasanya Pemkot Tanjungbalai dalam waktu dekat akan melaksanakan assessment uji kompetensi di lingkup Pemkot Tanjungbalai.

“Agar rangkap jabatan dapat teratasi dan termasuk jabatan-jabatan yang kosong saat ini. Insha Allah Pemkot Tanjungbalai nantinya dan ASN /PNS yang akan menduduki jabatan, tidak akan menduduki jabatan jika tidak melalui assessment uji kompetensi,” jelas Waris.

Selanjutnya menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh Teddy Erwin, ;

“Menyoroti tentang pendapatan asli daerah, program kegiatan di SKPD serta penempatan pejabat-pejabat. Untuk program kegiatan di OPD kita titik beratkan pada skala prioritas, sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Paling tidak APBD murni 2021 dalam pelaksanaanya adalah menjadi bahan evaluasi kita bersama, maka timbullah perubahan-perubahan yang dikategorikan ditetapkan menjadi P-APBD 2021,” kata Waris.

Kemudian menjawab pandangan umum dari Fraksi Pendekar Keadilan yang disampaikan oleh Mas Budi Panjaitan;

“Tentang berkurangnya anggaran belanja modal pada Rancangan Perubahan APBD diakibatkan batalnya pinjaman daerah atas pembangunan Rumah Sakit Type C di Jalan R.A Kartini, sebesar lebih kurang 126 Milyar,” kata Waris.

Sementara itu pandangan umum dari Fraksi Nurani Indonesia Raya oleh Nurul Hasnita Marpaung, Plt Walikota Tanjungbalai Waris Thalib menjawab bahwa ;

“Tentang penggunaan belanja di setiap OPD dapat kami jelaskan bahwa penetapan alokasi anggaran dan belanja di OPD disesuaikan dengan pemenuhan program prioritas dan belanja wajib sesuai ketentuan. Tentang kondisi infrastruktur jalan dan lain-lain sebagai akses masyarakat dimana sebagian mengalami kerusakan dan berlobang.

Pemkot Tanjungbalai terus berusaha mengatasi masalah ini. Sesuai dengan ketersediaan dana yang ada. Pemkot Tanjungbalai juga mengupayakan penyelesaiannya dengan sumber dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Alhamdulillah berkat doa kita bersama. Insha Allah pada tahun ini, salah satu jalan provinsi yang menggunakan dana APBD provinsi di jalan DI Panjaitan atau Pasar Baru tahun ini akan segera dikerjakan.

Alat-alat berat sudah sampai ke lokasi jalan Pasar Baru. Kemudian jalan Lingkar Utara itu yang kemarin belum selesai 1,5 Km, juga sudah tuntas selesai dikerjakan. Dan untuk perawatan juga terus berjalan, tetapi karena cuaca kurang baik. Karena dalam proses pengerjaannya jalan aspal itu kalau curah hujan terus menerus hasilnya nanti kurang bermutu.

“Terima kasih kepada seluruh fraksi partai yang telah memberikan pandangannya terhadap RAPBD-P Kota Tanjungbalai TA 2021 ini, kami yakin saran dari bapak ibu semua tujuannya adalah untuk kebaikan Kota Tanjungbalai.

Kami menyadari bahwa nota jawaban yang kami sampaikan dari tanggapan pertanyaan maupun usulan saran anggota dewan belum seluruhnya dapat memuaskan anggota dewan yang terhormat. Kiranya didalam pembahasan-pembahasan nantinya bisa dapat disempurnakan demi tercapainya perubahan APBD yang lebih baik,” pungkasnya. (A Fazari)

 

Editor : Admin

Sumber : Kominfo Tanjungbalai