Tanjungbalai | Lensa Expose.com
Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Selasa (23/9/2025). Kunjungan ini sebagai tindaklanjut upaya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai untuk mengadvokasi program pengembangan layanan pada RSUD dr Tengku Mansyur dan pembangunan Puskesmas Kampung Baru dan Puskesmas Teluk Nibung milik pemerintah tersebut.
Kedatangan Wali Kota Tanjungbalai diterima Sekretaris Jenderal Kesehatan Lanjutan, dr. Sunarto M.Kes dan turut didampingi Direktur Fasilitas Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Ainus, PMO Sekretaris Jenderal Kesehatan Lanjutan, Tiwi serta mewakili Direktur Fasilitas Kesehatan Rujukan, Munir.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Mahyaruddin menyampaikan kondisi fisik dan peralatan RSUD yang membutuhkan banyak dukungan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes RI untuk menuju RS tipe C dengan tingkat pelayanan madya termasuk rencana agar RSUD dr Tengku Mansyur memiliki pelayanan Kanker, Jantung, STROKE,Urologi – kes ibu dan anak ( KJSU-KIA).
Begitu pula dengan pelayanan di Puskesmas. Saat ini dimana Pemko Tanjungbalai masih memiliki 3 (tiga) Puskesmas yang belum menyesuaikan dengan standart PMK 19 2024 tentang Puskesmas, ujar Mahyaruddin lagi.
“Melihat kondisi RSUD dr. Tengku Mansyur agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, modern, dan nyaman bagi masyarakat Kota Tanjungbalai dan sekitarnya,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Sunarto mengapresiasi langkah Wali Kota Tanjungbalai untuk ingin membenahi RSUD dr Tengku Mansyur, Kota Tanjungbalai. Apalagi menurutnya rumah sakit ini menjadi rumah sakit penyangga bagi rumah sakit di Kota Tanjungbalai dan sekitarnya.
Sunarto mengungkapkan bahwa Tanjungbalai tepatnya RSUD dr. T. mansyur direncanakan akan menerima bantuan perlatanan untuk pemenuhan pelayanan madya dengan alokasi dana sumber DAK Fisik 2025 dan 2026. Kemenkes berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kota tanjungbalai dalam mewujudkan peningkatan jenis layanan rujukan untuk mengurangi angka rujukan tingkat daerah.
Selain itu untuk DAK fisik berupa pembangunan atau rehabilitasi RSUD dan Puskesmas untuk tahun 2025 dan 2026 saat ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan efisiensi anggaran, namun untuk 2027 akan dipertimbangkan.
“Kemenkes siap membantu dan mendukung apa yang disampaikan Wali Kota Tanjungbalai dalam pembenahan fasilitas pendukung di RSUD dan Puskesmas milik Pemko Tanjungbalai,” ungkap Sunarto.
Pemerintah Pusat melalui Kemenkes RI meminta Pemko Tanjungbalai untuk memenuhi beberapa elemen seperti kesiapan SDM, air dan listrik, penyiapan ruang bagi peralatan yang akan didroping dalam mendukung layanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah seperti CT Scan, mamografi dan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan KJSU-KIA.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Tanjungbalai, Plt Kadis Kesehatan Syafrina Yanti Harahap, Kabag Pemerintahan Heri Antoni, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Tanjungbalai Dian Ramadha Sari. (Mariyani)
