Bandung Barat | Lensa Expose.com
Kasus keracunan massal akibat Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMK PBB Cipongkor, Senin (22/9/2025), terus mendapat sorotan. Hingga hari ini, jumlah siswa yang masih dalam perawatan mencapai lebih dari 350 orang. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pun menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat (LAKI-KBB), Gunawan Rasyid, melayangkan protes keras kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, buruknya pengelolaan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) tidak hanya membahayakan nyawa siswa, tetapi juga mencoreng niat baik Presiden Prabowo Subianto.
“Banyaknya laporan keracunan dan dugaan belum adanya sertifikat kelayakan pada sejumlah SPPG adalah bukti kesalahan manajemen BGN. Ini bukan masalah kecil, tapi akumulasi dari pengelolaan yang buruk,” tegas Gunawan di hadapan wartawan.
Temuan Makanan Basi
Gunawan mengungkapkan, jauh sebelum insiden Cipongkor, pihaknya telah menerima pengaduan pada 8 September 2025 terkait makanan basi yang disajikan di MI Alkhoriah Bani Yusuf, Selacau, Batujajar.
“Awalnya kami memilih langkah persuasif agar kualitas MBG diperbaiki. Namun setelah kasus Cipongkor terjadi, kami investigasi kembali dan hasilnya lebih parah. Sayur yang disajikan basi, bahkan sehari sebelumnya siswa mengaku mendapat telur rebus berbau busuk,” jelasnya.
Evaluasi dan Penutupan
Melihat kondisi tersebut, LAKI-KBB menuntut BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG Selacau Batujajar, mulai dari kualitas, higienis, kandungan gizi, hingga variasi menu. Jika memang tidak memenuhi standar dan belum mengantongi sertifikat kelayakan, Gunawan menilai lebih baik ditutup sementara.
Ia juga menyoroti rendahnya serapan anggaran MBG yang bahkan sempat mendapat peringatan dari Kementerian Keuangan. “Ini jelas menunjukkan manajemen BGN carut-marut,” katanya.
Dorongan ke Pemerintah Daerah
Selain meminta Presiden Prabowo mengevaluasi BGN secara total, LAKI-KBB juga mendorong Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie untuk menutup sementara seluruh SPPG di wilayahnya. Hal ini, kata Gunawan, penting dilakukan sebelum verifikasi ulang berbasis standar mutu yang layak.
“Untuk mengamankan Astacita Presiden, kami menginstruksikan seluruh pengurus LAKI-KBB di tingkat kecamatan hingga desa agar mengawal dan mengawasi jalannya program MBG di lingkungannya masing-masing,” pungkasnya. (Tina)
