Bandung Barat | Lensa Expose.com
Forum Barisan Ormas, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Mahasiswa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bandung Barat (KBB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOOMS mengadakan audiensi dengan DPRD KBB.
Pertemuan ini tertuang dalam surat Permohonan resmi bernomor 50/BOOMS/IV/9/2025 yang ditandatangani Ketua Pupuhu Booms, Didin Suhendar, S.Pd, pada 1 September 2025. Audiensi berlangsung pada Rabu, 3 September 2025, pukul 10.00 WIB di Kantor DPRD Bandung Barat.
Dalam suratnya, forum menyampaikan bahwa agenda audiensi dilakukan untuk menyikapi perkembangan isu nasional maupun daerah yang sedang berkembang, serta menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Forum berharap Ketua DPRD Bandung Barat dapat meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan arahan demi terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif.
Komitmen DPRD Bandung Barat
Wakil Ketua DPRD Bandung Barat, Asep Dedi, menegaskan komitmennya untuk menampung setiap aspirasi masyarakat. Menurutnya, DPRD bersama seluruh elemen harus menjaga komunikasi, saling memahami, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan daerah.
“Bandung Barat memiliki segudang masalah dan PR besar yang tidak bisa dibebankan hanya kepada DPRD dan birokrasi, tetapi harus menjadi kerja bersama semua elemen,” ujarnya.
Asep juga menyoroti pengelolaan APBD KBB sebesar Rp3,4 triliun yang menurutnya belum maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Jangan sampai APBD lebih besar habis untuk belanja pegawai, sementara masyarakat justru kurang merasakan dampaknya,” tegasnya.
Tanggapan Fraksi
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Pipih, menambahkan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi bahan penting bagi lembaga DPRD. Ia mengingatkan agar semua pihak tetap menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh pihak luar yang berupaya mengacaukan situasi.
“Kita ini dipilih oleh rakyat dan hadir untuk rakyat. Jangan sampai ada tindakan anarkis atau provokasi yang justru merugikan masyarakat Bandung Barat,” katanya.
Isu Nasional dan Daerah yang Diangkat
Dalam audiensi, forum juga mengangkat beberapa isu penting, di antaranya:
1. Usulan Undang-Undang Perampasan Aset-agar segera ditindaklanjuti bersama DPRD ke Komisi III DPR RI.
2. Reformasi Birokrasi – menekankan pentingnya manajemen pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam rotasi, mutasi, dan promosi ASN.
3. Ketimpangan dan Transparansi APBD – agar pengelolaan anggaran lebih terbuka dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
4. Keterbukaan membuka ruang publik komunikasi.
Sementara itu, Gunawan Rasid, salah satu perwakilan forum, menegaskan bahwa DPRD harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota dewan. “Jika rasional dan transparan, masyarakat bisa memahami. Jangan sampai justru terkesan menutupi,” ujarnya.
Forum bersama DPRD sepakat untuk menjaga komitmen hasil audiensi. Kesepakatan ini turut disaksikan oleh Kapolres dan perwakilan Forkopimda KBB sebagai bentuk keseriusan semua pihak dalam menjaga kondusifitas daerah. (Tina)
