Dugaan Penyimpangan Pengadaan Interactive Display di KBB, Aliansi Anak Bangsa Gelar Unjuk Rasa
BANDUNG BARAT, Lensaexpose.com – Puluhan aktivis dari Aliansi Anak Bangsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brantas menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan penyimpangan pengadaan Interactive Display di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu, (24/10/2024).
Aksi tersebut berlangsung di depan kantor Bupati KBB, dengan tuntutan agar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat (Diskominfotik KBB) segera mengusut tuntas dugaan tersebut.
Pengadaan Interactive Display yang dipersoalkan itu dilakukan oleh Diskominfotik KBB dengan anggaran sebesar Rp11,5 miliar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan, hadir di tengah aksi dan menanggapi tuduhan yang dilontarkan. Ia menegaskan bahwa tuduhan adanya penyimpangan tidak benar, karena menurutnya proses pengadaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Pengadaan barang tersebut sudah ada dalam Rencana Kerja Diskominfotik sejak 2023, sebagai bagian dari program digitalisasi dan pengembangan Smart City,” jelas Yoppie di hadapan para demonstran.
Ia menambahkan bahwa perencanaan sejak 2023 merupakan bagian dari penyusunan master plan Smart City yang didukung oleh Kementerian Kominfo. “Master plan tersebut kami breakdown dan diatur dalam beberapa Peraturan Bupati terkait pencapaian Smart City di setiap kabupaten dan kota,” lanjutnya.
Selain itu, Yoppie menyebutkan bahwa evaluasi pelaksanaan Smart City akan dilakukan di setiap kabupaten, kota, bahkan tingkat provinsi. “Kami berterima kasih atas evaluasi terkait penggunaan barang ini. Interactive Display sudah kami distribusikan ke setiap kecamatan, dan pengawasannya akan kami perketat,” tambahnya.
Namun, Deni Hidayat, koordinator aksi dan perwakilan mahasiswa, menilai penjelasan Yoppie tidak memadai. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat KBB bukanlah pengadaan Interactive Display.
“Penjelasan Kepala Diskominfotik tidak benar. Mereka tidak bisa menunjukkan berkas Musrenbang. Dari tahun 2018, jalan dari Padalarang ke Cililin baru diperbaiki, itu pun oleh masyarakat secara swadaya, bukan oleh pemerintah,” ujar Deni.
Deni juga mengkritik harga pengadaan Interactive Display, yang menurutnya mencapai sekitar Rp200 juta per unit. “Setelah kami breakdown, kami menduga ada mark-up harga. Tidak mungkin satu unit Interactive Display seharga Rp200 juta,” tegasnya.
Ia menilai temuan tersebut sebagai indikasi penyimpangan dan dugaan adanya intervensi dalam program pemerintah. (Tina)
