Bandung Barat | Lensa Expose.com
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas demokrasi di daerah. Salah satunya melalui kegiatan Pendidikan Politik bagi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bandung Barat yang digelar di Villa Pasundan, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, pada Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh kader dari berbagai partai politik, dimana sebanyak 10 orang mewakili tiap partai masing-masing. Tujuannya tak lain untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pengurus partai terhadap nilai-nilai politik yang beretika dan berbudaya.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Badan Kesbangpol KBB, perwakilan dari Inspektorat Daerah KBB, serta akademisi Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Dadan, yang memberikan paparan mendalam mengenai budaya politik dan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam materinya, Dadan menegaskan bahwa pendidikan politik tidak hanya sebatas mengenal dinamika politik praktis, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran politik yang cerdas dan berintegritas di tengah masyarakat.
“Pendidikan politik ini penting untuk memberikan pencerahan bagi para pengurus partai agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Mereka harus bisa menumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang rasional, etis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menumbuhkan budaya politik yang sehat di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
“Budaya politik yang sehat lahir ketika masyarakat bersikap dan bertindak berdasarkan etika dan hukum. Dalam sistem demokrasi, hukum adalah panglima. Karena itu, setiap langkah politik harus tunduk pada aturan dan menjunjung nilai-nilai moral,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol KBB berharap tercipta harmonisasi dan sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pendidikan politik ini juga menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kapasitas partai politik sebagai pilar demokrasi, sekaligus upaya membangun tatanan politik lokal yang lebih cerdas, partisipatif, dan beretika. (Tina)
