Bandung Barat | Lensa Expose.com
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dalam rapat paripurna di Gedung DPRD KBB, Rabu (1/10/2025). Dalam sidang yang berlangsung khidmat, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, membacakan pendapat resmi Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.
Asep menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam momentum penting ini bukan hanya sebagai agenda pemerintahan, tetapi juga sebagai wujud komitmen kita untuk bermusyawarah menentukan arah pembangunan daerah melalui APBD yang insyaallah amanah, transparan, dan berpihak pada rakyat,” ujar Asep Ismail.
Fokus Pembangunan 2026
Rancangan KUA-PPAS 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan tema pembangunan:
“Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah.”
Selain itu, dokumen ini juga menyesuaikan arah kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat yang menitikberatkan pada efisiensi, produktivitas, serta peningkatan daya saing daerah.
Struktur Anggaran KUA-PPAS 2026
Pendapatan Daerah ditargetkan Rp2,87 triliun
PAD: Rp1,04 triliun
Pendapatan Transfer: Rp1,83 triliun
Belanja Daerah direncanakan Rp2,9 triliun
Belanja Operasi: Rp2,15 triliun
Belanja Modal: Rp211 miliar
Belanja Tidak Terduga: Rp37,9 miliar
Belanja Transfer: Rp496 miliar
Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp25,96 miliar.
Optimisme Pemerintah
Meski terjadi defisit, Pemkab Bandung Barat optimistis kebijakan fiskal dalam KUA-PPAS ini mampu mendorong pembangunan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Program dan kebijakan yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan di Kabupaten Bandung Barat tercinta,” ujar Asep Ismail.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD KBB, khususnya Badan Anggaran, yang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bekerja keras hingga tercapainya kesepakatan ini.
“Sekali lagi, saya atas nama Wakil Bupati mewakili Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan pemerintah daerah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya demi terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2026,” pungkasnya.
Dengan kesepakatan ini, Pemkab Bandung Barat berharap pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan efektif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Tina)
