Bandung Barat, Lensa Expose.com
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti sejumlah persoalan strategis di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkait pemekaran daerah, tata ruang, hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja (Kungkerses) di Gedung Bupati Bandung Barat, lantai 4, pada Kamis (3/10/2025).
Menurut Dede, meski sudah 18 tahun dimekarkan, pembangunan dan tata ruang di KBB belum berjalan optimal. “Target 10 tahun seharusnya sudah berkembang, tetapi faktanya masih banyak yang tertinggal, termasuk gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang baru ditempati,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan tata ruang dan isu pertanahan berdampak pada capaian PAD yang belum maksimal. KBB masih sangat bergantung pada pajak seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sementara sektor pariwisata belum mampu menggenjot pendapatan daerah.
“Hampir 70 persen daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer keuangan pusat, termasuk Bandung Barat. Kondisi ini menuntut kepala daerah berinovasi dalam meningkatkan PAD, bukan dengan jalan pintas menaikkan PBB seperti yang sempat terjadi,” tegasnya.
Dede juga menyoroti koordinasi antara Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bandung Barat dengan instansi vertikal yang dinilai belum maksimal. “Instansi vertikal di daerah harus bermitra dengan pemerintah daerah. Pertanyaannya, langkah apa yang sudah dilakukan? Ini yang harus dijawab,” ucapnya.
Sebagai contoh inovasi, ia menyinggung penerapan Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) bersama yang telah berjalan di Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Model kerja sama antar kabupaten/kota terutama di wilayah perbatasan, menurutnya, lebih efektif ketimbang membangun kantor baru.
“Inilah yang disebut inovasi, bukan sekadar memperebutkan wilayah,” kata Dede.
Ia menegaskan, inovasi fiskal dan sinergi antarinstansi menjadi kunci agar Bandung Barat bisa mengurangi ketergantungan pada transfer keuangan pusat. (Tina)
