Kota Bogor | Lensa Expose.com
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor. Dalam kunjungan tersebut PMII mengeluhkan 3 masalah di masyarakat yaitu kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan.
“Di bidang kesejahteraan, para lulusan SMA/SMK bingung mau kerja dimana. Sulit dapat pekerjaan,” papar Fajril Miftahul Qirom, Wakil Ketua II PMII Kota Bogor. Fajril beserta pengurus PMII Kota Bogor berkunjung ke Kantor DPRD Kota Bogor, Rabu (17/9/2025).
Di bidang pendidikan, kata Fajril, masih banyak anak yang putus sekolah. Terutama para lulusan SMP karena sedikitnya jumlah sekolah SMK/SMA Negeri di Kota Bogor. “Ada berapa sebenarnya Beasiswa yang dimiliki dinas pendidikan,” tanya Fajril.
Di bidang kesehatan, lanjut Fajril, penonaktifan BPJS PBI (BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah). “Ada 18 ribu yang dinonaktifkan. Itu memang kebijakan Kemensos. Memang ada penjelasan bisa diaktifkan lagi,” ungkap Fajril.
BPJS PBI yang dinonaktifkan itu, menurut Fajril, banyak dari kalangan yang tidak mampu yang memang berhak menerima. Tapi memang ditemukan juga kalangan mampu tapi dapat BPJS PBI. “Dalam hal ini perlu ada kontrol yang ketat dari DPRD,” tutur Fajril.
Adityawarman menyatakan bangga ada pemuda tidak tinggal diam atas permasalahan di tengah masyarakat. “Semoga menginspirasi mahasiswa lain,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan, Adityawarman mengakui sulit berharap pada pembukaan lapangan yang cukup. “Solusinya saat ini dikembangkan ekonomi kreatif yang diatur oleh Perda ekonomi kreatif,” ujarnya.
“Selain itu dikembangkan juga pasar tradisional,” tambah Adityawarman.
Terkait beasiswa, lanjut Adityawarman, saat ini sedang dibahas Peraturan Walikota yang mengatur bantuan biaya sekolah untuk siswa tidak mampu yang tidak diterima di SMP Negeri. “Direncanakan sebanyak 2000 siswa akan mendapatkan bantuan tersebut,” jelas Adityawarman.
Terkait penonaktifan BPJS PBI, menurut Adityawarman, BPJS ketentuannya dari pusat. Adapun pembiayaannya dari pusat, provinsi dan kota. Provinsi masih kurang salur untuk PBI. Alokasi dana dari Kota Bogor sekitar 60 miliar, sudah disiapkan. “Kalau menemukan mereka yang berhak tapi BPJSnya tidak aktif, datang aja ke Dinas Sosial untuk reaktivasi,” pungkas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini. (Afifah)
