Bandung Barat | Lensa Expose.com
Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasid, menegaskan beberapa poin penting hasil pertemuan dengan DPRD Bandung Barat terkait isu daerah maupun nasional. Rabu, (03/09/2025).
Menurut Gunawan, ada empat isu utama yang menjadi sorotan. Pertama, usulan agar DPRD bersama elemen masyarakat mendorong Undang-Undang Perampasan Aset ke Komisi III DPR RI. Kedua, perlunya reformasi birokrasi yang lebih serius, terutama dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi ASN. Ia menekankan agar Bupati Bandung Barat cermat dalam memilih pejabat, sehingga tidak mengakomodasi oknum yang pernah bermasalah.
“Jangan sampai setelah pelantikan justru memicu demo. Reformasi birokrasi harus berjalan tanpa budaya pragmatis dan titipan. Kami akan mengawal hal itu bersama DPRD,” ujar Gunawan, saat ditemui usai kegiatan audiensi dikantor DPRD KBB.
Isu ketiga yang diangkat adalah keterbukaan soal tunjangan DPRD. Gunawan menilai, transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan prasangka negatif di masyarakat.
“Selama ini publik tidak tahu jelas besaran tunjangan, mulai dari rumah dinas, komunikasi, hingga fasilitas lain. Padahal, yang terpenting adalah kinerja. Kalau rasional, masyarakat bisa menerima. Tapi jangan sampai tidak berani dibuka, karena itu justru menimbulkan ketidakpercayaan,” tegasnya.
Gunawan menambahkan, kesepakatan yang telah dicapai dengan DPRD dan disaksikan aparat terkait tidak boleh diabaikan. Jika poin-poin yang disepakati tidak dijalankan, pihaknya siap bersikap tegas.
“Masyarakat Bandung Barat menunggu hasil nyata, bukan sekadar janji. Kami akan terus mengawal agar semua proses berjalan transparan dan sesuai kepentingan publik,” pungkasnya. (Tina)
