KUA-PPAS 2025 Disepakati, Bupati Jeje Tegaskan Anggaran Bukan Sekadar Angka, Tapi Cermin Keberpihakan Pada Rakyat
Bandung Barat | Lensa Expose.com
Penyusunan anggaran bukan hanya rangkaian angka dan formalitas administratif. Hal ini ditekankan oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang digelar di Gedung Paripurna DPRD KBB, Kamis (31/7/2025).
Dalam rapat yang membahas empat agenda utama terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Bupati Jeje mengajak seluruh elemen pemerintahan dan legislatif untuk menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan anggaran.
“Anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tapi representasi nyata keberpihakan kita kepada masyarakat. Setiap rupiah harus menjawab kebutuhan rakyat dan membawa manfaat yang merata,” ujar Jeje dalam sambutannya.
Agenda rapat paripurna kali ini mencakup laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap KUA-PPAS 2025, persetujuan bersama atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS, penandatanganan nota kesepakatan, serta sambutan resmi Bupati terhadap rancangan tersebut.
Bupati Jeje memberikan apresiasi khusus kepada DPRD, terutama Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang telah bekerja ekstra dalam menyusun dan menyepakati perubahan arah kebijakan anggaran.
Ia menyebut, dokumen perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 dirancang berdasarkan regulasi yang berlaku seperti Permendagri No. 15 Tahun 2024, Inpres No. 1 dan 2 Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025, serta berbagai aturan pendukung lainnya. Namun, lebih dari itu, kata Jeje, penyusunan juga memperhatikan masukan-masukan konstruktif dari legislatif dan realitas sosial masyarakat Bandung Barat.
“Kami tidak hanya mengikuti regulasi pusat, tapi juga mencermati kondisi di lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD. Inilah bentuk pemerintahan yang responsif dan partisipatif,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jeje kembali menekankan komitmen untuk mewujudkan visi daerah “AMANAH” Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis sebagai landasan moral dan strategis dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan pembangunan.
“Pembangunan bukan hanya soal proyek, tetapi soal dampak nyata. Akses jalan yang baik, pendidikan yang layak, dan layanan kesehatan yang merata adalah indikator keberhasilan yang harus dirasakan langsung oleh warga,” tuturnya.
Rapat paripurna ini ditutup dengan harapan agar kesepakatan yang dicapai bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi tonggak penting menuju Bandung Barat yang inklusif, transparan, dan lebih baik ke depan.
“Semoga ini menjadi langkah awal dari keberkahan anggaran yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat,” pungkas Bupati Jeje. (Tina)
