LAKI Geruduk Kantor PUTR dan DPRD KBB: Soroti Dugaan Korupsi hingga Carut-Marut Perizinan

Bandung Barat | Lensa Expose.com

Kantor Dinas PUTR dan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat di geruduk ratusan anggota Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) turun ke jalan menggelar aksi damai, membawa berbagai tuntutan terkait dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. Rabu, (09/7/2025).

Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan atas tidak ditanggapinya berbagai laporan dan permintaan audiensi yang telah berulang kali diajukan kepada pihak eksekutif dan legislatif oleh LAKI. Ketua LAKI KBB, Gunawan Rasyid, dengan lantang menyuarakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap maraknya praktik tak sehat yang mencoreng wajah birokrasi di Bandung Barat.

“Kami sudah coba komunikasi, sampaikan laporan, bahkan meminta audiensi ke DPRD dan OPD terkait. Tapi nihil. Tidak ada langkah konkret. Maka kami turun ke jalan demi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi,” tegas Gunawan dalam orasinya.

Dugaan Monopoli Proyek dan KKN Menguat

Salah satu sorotan utama adalah dugaan kuat terjadinya pengondisian pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUTR. Meski perusahaan pemenang tender berbeda-beda secara nama, namun LAKI menduga kuat semuanya berada di bawah kendali kelompok penyedia tertentu. Praktik ini, menurut mereka, tidak hanya melanggar prinsip persaingan sehat, tapi juga masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

“Kami punya data dan bukti kuat. Ini bukan isu kosong. Pola-pola seperti ini sudah berlangsung lama dan sangat merugikan masyarakat,” ungkap Gunawan.

Pelayanan Perizinan Dinilai Amburadul

Tak hanya proyek, LAKI juga menyoroti buruknya sistem pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung Barat. Menurut mereka, birokrasi yang lambat, tidak transparan, dan rawan pungli menjadi hambatan serius bagi dunia usaha dan investasi.

Gunawan bahkan membagikan kisah pribadi saat membantu proses izin sebuah perusahaan di wilayah Cipeundeuy yang tak kunjung rampung meski telah berjalan lebih dari enam bulan.

“Iklim investasi sangat terganggu. Investor enggan datang karena proses perizinan kita seperti labirin tanpa ujung,” katanya geram.

Desak DPRD dan Pemkab Bertindak Nyata

Dalam aksinya, LAKI mendesak DPRD agar lebih responsif terhadap laporan masyarakat dan berani mengawal penegakan hukum secara terbuka. Gunawan menyayangkan absennya Kepala Dinas PUTR dalam agenda audiensi yang telah dijadwalkan.

“Ketidakhadiran itu mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral. Pejabat publik harus siap dikritik, bukan justru menghindar,” ujarnya.

Pantau Ketat Mutasi dan Evaluasi Pejabat

LAKI juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Mereka menilai, masih banyak pejabat yang tidak layak menduduki jabatan strategis karena memiliki rekam jejak buruk.

“Kami akan kirimkan laporan ke BKPSDM Provinsi dan tim evaluasi pejabat. Jangan sampai jabatan strategis diisi orang-orang bermasalah,” tambah Gunawan.

Aksi Damai, Pesan Kuat untuk Perubahan

Di penghujung aksi, LAKI menyerukan agar Pemerintah Daerah melakukan introspeksi dan membenahi sistem birokrasi dengan lebih transparan dan bebas dari praktik KKN. Aksi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masyarakat akan terus menjadi pengawas aktif jalannya pemerintahan.

“Kami tidak akan diam. Pemerintah harus berubah, atau rakyat yang akan terus bersuara,” tutup Gunawan.

#LawanKorupsi #BandungBarat #LAKI #AksiDamai #TransparansiPublik #BerantasKKN

(Tina)