Menu

Mode Gelap
Asep Sudiro: Pemkab Bandung Barat Pastikan Warga Miskin Tak Sendirian Hadapi Masalah Hukum Sambut Kajari Baru, Wali Kota Tanjungbalai Harapkan Sinergitas dan Kolaborasi Terus Berlanjut Wujudkan Tanjungbalai EMAS Dukung Rencana Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tinjau Lokasi di Kelurahan Selat Tanjung Medan Pemko Tanjungbalai Gelar FGD Bersama Instansi Terkait Bahas Rencana Pembangunan Kawasan Sentra Perikanan Kota Tanjungbalai Pemko Tanjungbalai dan KPK Gelar Rakor Monitoring dan Evaluasi Dalam Penguatan Program Pencegahan Korupsi Nasional MCSP 2025 Desa Sukahati Istimewa Realisasikan Hotmix Jalan Lingkungan Pake Dana Bankeu Samisade Tahun 2025

Jawa Barat

LAKI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Bandung Barat, Desak Penuntasan Kasus Korupsi

badge-check


					LAKI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Bandung Barat, Desak Penuntasan Kasus Korupsi Perbesar

Bandung Barat | Lensa Expose.com  

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan terhadap penuntasan kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat daerah. Aksi tersebut berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025, di depan Kantor Bupati Bandung Barat.

Ketua LAKI-KBB, Gunawan Rasyid, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya dan menjadi bagian dari komitmen LAKI dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang menuntut pemerintahan bersih dan transparan.

“Aksi ini adalah bentuk kegelisahan rakyat yang kami suarakan. Kami datang dengan damai, namun membawa semangat yang kuat untuk mendesak penuntasan kasus-kasus korupsi di KBB,” ujar Gunawan kepada wartawan di lokasi aksi.

Aksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan diikuti oleh sekitar 100 peserta. Massa aksi dilengkapi dengan mobil komando, sound system, serta membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka.

Adapun tuntutan utama dari aksi ini antara lain:

  1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar segera merealisasikan janji-janji kampanye yang selama ini belum terwujud.
  2. Menuntut tindakan tegas terhadap oknum pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, terutama dalam proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024–2025.
  3. Meminta agar pejabat yang tidak terbukti bersalah dibebaskan dari jeratan hukum secara selektif dan adil, sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

“Kami tidak ingin semua pejabat dicurigai tanpa bukti. Yang bersih harus dibebaskan, dan yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya. Ini soal keadilan,” tegas Gunawan.

Gunawan juga menekankan bahwa aksi ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah dasar hukum yang sah, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan peraturan Bakesbangpol yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum.

“Kami tidak bertindak semena-mena. Semua prosedur kami jalankan. Ini adalah hak warga negara untuk menyuarakan kebenaran,” tutupnya. (Tina)

Baca Lainnya

Asep Sudiro: Pemkab Bandung Barat Pastikan Warga Miskin Tak Sendirian Hadapi Masalah Hukum

12 November 2025 - 10:43 WIB

Bupati KBB Jeje Ritchie Ismail: Semangat Pahlawan Harus Hidup Dalam Tindakan Nyata

10 November 2025 - 10:29 WIB

Anang Sugianto Tegaskan Demokrat KBB Siap Bentuk Badan Saksi Hadapi Pemilu 2029

8 November 2025 - 11:19 WIB

Demokrat Bandung Barat Mantapkan Konsolidasi, Siapkan Strategi Menuju Kemenangan Bermartabat

8 November 2025 - 11:13 WIB

DPRD Kota Bogor Menggelar Rapat Paripurna Membahas Rancangan KUA-PPAS Bersama Pemkot

7 November 2025 - 03:31 WIB

Trending di Bogor
UFABET pg slot เครื่องสล็อต ออนไลน์ เครื่องสล็อต บาคาร่า pg สล็อต สล็อต pg slot สล็อต สล็อต ทดลองเล่นสล็อต