Money Politics Cemari Pilkada KBB, Relawan Paslon BERJAMAAH Gelar Doa Bersama dan Dukung Bawaslu
BANDUNG BARAT, Lensaexpose.com – Maraknya dugaan politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencuatkan kekhawatiran publik. Menyikapi hal tersebut, puluhan relawan pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail, menggelar aksi damai dan doa bersama di Sekretariat Bawaslu KBB, Selasa (3/12/2024).
Aksi ini bertujuan memberikan dukungan kepada Bawaslu serta menyerukan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pengawas pemilu, juga kepada aparat TNI dan Polri.
Seruan Persatuan
Ketua Forum Masyarakat Bandung Barat sekaligus relawan Paslon nomor urut 2, Agus Listiawan atau yang akrab disapa Agil, mengimbau masyarakat untuk tidak memperpanjang perbedaan pilihan. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan demi kemajuan daerah.
“Paslon yang menang harus memimpin dengan bijaksana, sementara yang kalah tetap harus bersemangat dalam memajukan Bandung Barat,” ujar Agil.
Tanggapan Terhadap Demonstrasi
Menanggapi maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai pihak terkait dugaan pelanggaran Pilkada, Agil menyatakan bahwa unjuk rasa merupakan hak masyarakat asalkan dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum.
“Demonstrasi itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai memaksakan kehendak. Percayalah pada Bawaslu, TNI, dan Polri. Ketidakpercayaan kepada mereka hanya akan menciptakan ketidakstabilan yang bisa merugikan Bandung Barat ke depan,” tegasnya.
Harapan untuk KBB
Agil juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan Paslon BERJAMAAH, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail. Ia berharap pasangan ini mampu membawa perubahan positif di Bandung Barat, termasuk merangkul seluruh elemen masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan daerah.
Namun, aksi damai ini tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah elemen masyarakat, seperti LSM, serikat pekerja, buruh, mahasiswa, dan organisasi masyarakat, mengkritisi proses Pilkada yang dinilai dicemari oleh politik uang dan mobilisasi aparatur desa.
“Aturan Bawaslu diharapkan dapat menjawab persoalan ini sehingga keadilan dalam Pilkada benar-benar terwujud,” tandas Agil. (Tina)
