Karawang | lensaexpose.com
Kesbangpol Kabupaten Karawang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Partai Politik di Hotel Asialink Karawang. Rabu (23/8/23).
Bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik di hadiri 11 Partai yang digelar selama 2 hari.
Yang hadir diantaranya perwakilan DPD dari Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PKB, PDIP, PKS, Nasdem, PBB, PAN, PPP dan Hanura.
Kepala Kesbangpol Karawang, Sujana menyampaikan bahwa, teknis praktiknya yakni akan memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan bagaimana caranya mengelola bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) yang sukses.
“Jadi tentunya pengelolaan bantuan keuangan parpol yang sesuai dengan peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 4, dimana disitu disebutkan contohnya mengangkat atau menumbuhkan kedisiplinan, yang sudah disiplin menjadi tambah disiplin,”tutur Sujana.
Hal tersebut, sambung Sujana, setiap Parpol di pasal 4 BPK Nomor 2 tahun 2012 pasal 4 yaitu bahwa parpol itu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK.
“Peraturan BPK tersebut harus diikuti semua parpol yang mendapatkan kursi di DPRD itu wajib melaksanakan ketentuan pasal 4 pasal 7 UUD. Kemudian pasal 9 dinyatakan bahwa partai politik menyampaikan laporan yaitu setelah akhir tahun anggaran 2022 tahun 2023, 1 bulan sebelum akhir tahun berakhir itu harus menyampaikan laporannya,” ungkap Sujana.
Menurutnya, Kesbangpol belum pernah mendapat temuan karena semuanya selalu berjalan dengan lancar, karena bertanggung jawab kepada apa yang dikerjakan atau dilakukan sebagai tugas dan fungsi pokok Kesbangpol dan parpol.
“Sampai saat sekarang ini Kesbangpol dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sanksi untuk keterlambatan dalam penyampaian SPT,’ tutupnya. (Man)
