Tanjungbalai, Lensa Expose.com
Demi tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi daerah, Pemkot Tanjungbalai membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Tim ini akan membantu Pemerintah Daerah untuk menggali potensi PAD yang belum optimal.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tanjungbalai usai memimpin rapat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai (Rabu, 19/1/2021)
Adapun tugas dari Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta menggali potensi yang belum tergarap melalui sinergitas antar pemangku kepentingan baik dari Pemerintah Kota, penegak hukum maupun instansi vertikal terkait, ungkap Wali Kota H. M Syahrial.
“Nantinya tim satgas akan melakukan pemasangan alat perekam transaksi pada objek pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir, hal ini merupakan salah satu wujud keterbukaan Pemerintah dalam mengelola pajak daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, melalui pemasangan alat perekam data transaksi itu pengusaha juga dapat lebih terbuka terkait dengan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah.
“Alat ini akan memantau transaksi di lokasi tempat usaha, misalnya hotel, restoran, hiburan serta parkir yang terkoneksi dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah. Maka transaksi di lokasi usaha akan mudah terpantau secara akurat. Dengan demikian, tidak ada penyelewengan pajak dari pengusaha ke Pemerintah,” jelas Wali Kota H.M Syahrial
“Dalam hal BPHTB Online, nantinya Pemkot Tanjungbalai akan bersinergi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris se-Kota Tanjungbalai dan sistem pembayaran pajak online bersama Bank Sumut Cabang Tanjungbalai dalam membangun Struktur data Host to Host sistem informasi BPHTB,” paparnya.
Selain itu, Tim Satgas PAD Kota Tanjungbalai juga akan melakukan pemasangan meteran air pada perusahaan wajib pajak air bawah tanah, penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak dimana menurut data pada BPKPAD Kota Tanjungbalai terdapat beberapa tunggakan mulai dari tahun 2010 – 2020.
Kemudian ada penertiban pedagang di Jalan Sudirman yang terdiri dari Pedagang jual paket voucher 23 orang, pedagang jual minyak premium/ bensin 3 orang, pedagang makanan/ minuman 58 orang, pedagang jual pakaian dan parfum ada 2 orang.
Menurut Wali Kota H.M Syahrial, pembentukan Tim Satgas PAD ini merupakan langkah strategis yang diambil Pemkot Tanjungbalai dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pencapaian target PAD dan menggali sumber sumber penerimaan daerah, hal ini yang harus kita kejar dan capai, guna mendukung Pembangunan Kota Tanjungbalai yang berkelanjutan.
“Mari sama-sama kita membangun Kota Tanjungbalai melalui kesadaran dari diri kita masing-masing sebagai masyarakat Kota Tanjungbalai untuk taat dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Karena pajak dan retribusi daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah yang ada pada Bank Sumut, akan dipergunakan seluruhnya untuk pembangunan Kota Tanjungbalai yang kita cintai, kalau bukan kita siapa lagi, ayo bayar pajak dan retribusi daerah,” tukas Wali Kota.
Sementara itu, Tim Satgas PAD Kota Tanjungbalai nantinya terdiri dari unsur Forkopimda, OPD terkait Pengelola PAD, Kepolisian, TNI, Dansupom, Satpol PP, Dishub, dan BPKPAD Kota Tanjungbalai
“Dengan upaya pembentukan Tim Satgas PAD ini, Wali Kota H.M Syahrial berharap perolehan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah serta sektor potensial lainnya dapat tergali secara maksimal,” pungkas Wali Kota.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wali Kota H.M Syahrial menyerahkan data penunggak wajib pajak PBB kepada Kajari Tanjungbalai Mhd. Amir Nasution untuk dilakukan penagihan nya kepada masyarakat melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).
Penulis : Syahruddin Rao
Editor : Rudi H
